Rabu, 26 Juni 2019

Kisah Kekecewaan Soeharto pada Habibie


GELORA.CO - 21 MEI 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta. Dia digantikan wakilnya, BJ Habibie, yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Inilah pertemuan terakhir mereka.

Habibie kemudian sempat berbicara melalui telepon pada 9 Juni 1998, sehari setelah Soeharto ulang tahun ke-77.

Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga minta bertemu, namun Soeharto menolaknya.

“Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua,” kata Soeharto.

Sejak itu, Soeharto tak pernah mau bertemu dengan Habibie.

“Sampai saat berakhirnya tugas saya sebagai presiden, walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai jalur, saya tidak pernah berhasil bersilaturahim dengan Pak Harto, baik lewat telepon, apalagi bertemu langsung,” kata Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan.

Habibie menilai sikap Soeharto itu misterius.

“Saya yakin Pak Harto mempunyai alasan tersendiri, dan mungkin beranggapan sebaiknya saya tidak mengetahuinya. Saya ikhlas kalau memang begitu kehendak Pak Harto…Dan sejarah jualah nanti yang akan mengungkap teka-teki kemisteriusan ini,” kata Habibie.

Pada 2010, Probosutedjo, adik Soeharto, menerbitkan memoarnya, Saya dan Mas Harto, karya Alberthiene Endah.

Di dalamnya, dia mengungkap alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan Habibie.

Menurut Probosutedjo, pada malam 19 Mei, Habibie bertemu Soeharto membicarakan perkembangan situasi yang sedang terjadi. Dia menyatakan tidak sanggup menjadi presiden jika Soeharto mundur.

Namun, setelah 14 menteri mengundurkan diri pada malam 20 Mei, Habibie menyatakan sanggup menjadi pengganti Soeharto.

“Mas Harto sangat terkejut…Ini membuat kakak saya menjadi sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak menegur atau berbicara dengan Habibie. Kabarnya, malam itu Habibie menghubungi Mas Harto lewat telepon, tapi Mas Harto enggan bicara,” kata Probosutedjo.

Kekecewaan kedua Soeharto kepada Habibie adalah menyangkut keputusan Habibie memberikan referendum kepada Timor Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia.

“Mas Harto benar-benar terkejut. Dia duduk tegang dengan wajah kaku. Sorot matanya menunjukkan kemarahan yang amat sangat,” kata Probosutedjo.

Probosutedjo ingat perkataan Soeharto: “Bagaimana dia bisa memutuskan ini! Dia tahu pengorbanan Indonesia yang sangat besar untuk Timor Timur!”

“Keputusan Habibie pada Timor Timur semakin memperlebar jarak antara Mas Harto dan Habibie,” kata Probosutedjo.

Kekecewaan ketiga adalah Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa.

Setelah berkonsultasi dengan para pakar hukum, Habibie memutuskan, “demi tegaknya hukum dan keadilan, siapa pun yang bersalah harus dikatakan bersalah, dan siapa pun yang benar harus dikatakan benar.”

Perintah mengusut mantan Presiden Soeharto ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Baginya itu adalah sebuah penghinaan besar," kata Probosutedjo. "Pengadilan terhadap Mas Harto terus dilakukan, dan Habibie membiarkan itu terjadi."

Soeharto satu kali dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Namun, Soeharto terkena stroke dan dirawat di RS Pertamina.

Ketika Habibie akan menjenguk Soeharto, Tim Dokter Kepresidenan melarangnya.

“Menurut mereka ada dua kemungkinan jika saya menjenguknya, yaitu Pak Harto senang atau marah, dan keduanya akan mengakibatkan gejolak emosi yang dapat meningkatkan pendarahan otak yang berakibat fatal,” kata Habibie.

Setelah menerima laporan dari Kejaksaan Agung dan Tim Dokter Kepresidenan, Habibie mengajukan agar kasus Soeharto dideponir (ditutup dan tidak dapat dibuka lagi).

“Permintaan saya didiskusikan secara luas, profesional, dan mendalam,” kata Habibie. “Hasilnya adalah semua berkesimpulan agar masalah Pak Harto diselesaikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP3 oleh Jaksa Agung.” [mc]

Sembilan Pekerja China Lari Saat Razia Imigrasi di Bengkulu


GELORA.CO - Sembilan orang tenaga kerja asing asal China yang bekerja di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Teluk Sepang melarikan diri saat berlangsung razia. Petugas Kantor Imigrasi Bengkulu melakukan razia tenaga kerja asing pada Rabu (26/6).

"Ada sembilan orang yang melarikan diri saat kami razia, tapi setelah dicek izinnya mereka memiliki dokumen yang lengkap," kata Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu Samsu Rizal, di area proyek PLTU batu bara Teluk Sepang, Kota Bengkulu.

Ia mengatakan pekerja yang melarikan diri dan sembunyi ke arah Pantai Lentera Hijau diketahui bekerja di perusahaan PT Indo Fudong Konstruksi dan PT Multiara Indah Construction yang merupakan sub-kontrak proyek PLTU batu bara Teluk Sepang.

Samsu mengatakan tindakan pekerja asing yang menghindari petugas itu menjadi pertanyaan besar, sebab setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin tinggal ternyata mereka mengantongi izin tinggal sementara (ITAS) yang diterbitkan Imigrasi.

Menurut Samsu, para pekerja yang lari dan sembunyi dari petugas tersebut perlu diberikan pemahaman tentang aturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia. "Kalau memang mereka punya izin tinggal jangan lari, karena ini bisa memunculkan kecurigaan dari masyarakat," ujarnya pula.

Samsu mencontohkan razia sepekan sebelumnya, saat warga merekam dalam video beberapa tenaga kerja asing asal China yang diduga melarikan diri dan sembunyi saat razia petugas Imigrasi. Karena itu, ia mengimbau para pejabat perusahaan yang mempekerjakan TKA untuk memberikan bimbingan kepada TKA, sehingga tidak melakukan tindakan tidak terpuji.

Ia juga memperingatkan warga negara asing asal China yang bekerja di wilayah ini, agar tidak menggunakan Visa on Arrival untuk tujuan bekerja. Hasil pemeriksaan petugas, diketahui sebanyak 402 orang TKA China bekerja pada proyek PLTU batu bara 2x100 megawatt di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu. [rol]

Anies Tanya Ahok Soal Kontribusi Reklamasi: Kok Nggak 17%? Kok Dulu Gagal?


GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau menanggapi terlalu jauh soal kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang pulau reklamasi. Dia melempar pertanyaan itu kepada mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan nilai kontribusi tambahan tersebut.

"Coba ditanyai, kenapa kok 15 (persen)? Kenapa kok nggak 17 persen? Kenapa nggak 22 persen? Apa dasarnya? Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang," ujar Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2019).

"Anda tanya 15 persen kenapa? Karena dikatakan 15 persen. Pertanyaan saya, kenapa 15? Kita ini pemerintah. Kalau pemerintah itu bekerja dengan menggunakan rujukan. Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Anda ngangkat soal 15 persen, justru tanyakan kepada yang menginisiasi dulu, mengapa 15? Kok tidak 17? Kok tidak 22 (persen)?" sebut Anies.

Saat ditanya wartawan apakah akan kembali memasukkan kontribusi tambahan, Anies malah kembali bertanya soal alasan penetapan 15 persen. Dia menyebut sangat ingin tahu soal penetapan angka tersebut.

"Tidak tahu (akan memasukkan atau tidak). Justru saya malah ingin tahu sekarang, itu kenapa 15? Kenapa tidak 17? Kenapa tidak 22? Kenapa tidak 12? Itu jadi pertanyaan saya sekarang. Bantu menjelaskan," ujar Anies.

Anies pun menyebut kontribusi tambahan tidak ada dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah dan pengembang. PKS tersebut dikeluarkan saat Ahok menjabat.

"Kan ada PKS, perjanjian kerja sama. Kenapa nggak dibereskan dalam PKS? Pertanyaan saya pada yang kemarin (Ahok), menurut saya harus dijelaskan, kenapa 15%, kenapa itu tidak 17? Kenapa tidak 22? Kan itu harus jelas, bukan?" kata Anies.

Baca juga: Gerindra-PDIP Sepakat Tolak 'Anies = Ahok'

Anies menjelaskan saat ini belum ada pembahasan kontribusi tambahan, termasuk pembahasan Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pantai-pantai Kecil (RZWP3K)

"Nggak, sekarang belum ada pembahasan ke sana, belum ada pembahasan soal revisi atas raperda itu, belum ada. Jadi memang belum dibahas. Belum ada pembahasan soal itu," ujar Anies.

Sebelumnya, Ahok mengungkit soal usulan kontribusi 15 persen dari NJOP kepada pengembang reklamasi. Ahok mengungkit hal tersebut lantaran pergub yang diterbitkan di eranya dijadikan Anies dasar menerbitkan IMB. 

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku udah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi yang ada kewajiban 15 persen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketuk palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" ujar Ahok, Rabu (19/6). [dtk]

Neno Warisman: Kita Akan Berjuang hingga Titik Penghabisan


GELORA.CO - Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Neno Warisman mengatakan perjuangan melawan ketidakadilan perlu dilakukan terus menerus apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. 

Bahkan, perjuangan dinilai harus terus dilakukan hingga pelantikan presiden-wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. 

"Kita akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan," kata Neno saat berorasi di aksi Tahlil Akbar 266 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (26/6). 

Neno menegaskan bahwa mengutarakan pendapat dan aspirasi adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, katanya tidak ada alasan bagi aparat untuk menolak masyarakat yang ingin berunjuk rasa menuntut keadilan. 

"Perjuangan harus terus kita lakukan. Bahkan sampai 20 Oktober dan seterusnya," kata Neno.

Neno kemudian meminta aparat agar tidak bertindak represif kepada rakyat. Neno mengatakan bahwa sanak keluarga aparat pun termasuk rakyat. Aparat, kata dia, harus bisa merasakan jika perlakuan represif ditujukan kepada sanak keluarga masing-masing. 

"Bayangkan jika sanak keluargamu dihadapkan moncong senjata. Jangan kau Sudutkan langkahku," ujar Neno. 

Selain itu, Neno juga mengucapkan terima kasih kepada Bambang Widjojanto, Ketua Tim hukum kubu Prabowo-Sandi di MK.

Dia mengatakan tidak ada perjuangan yang sia-sia jika MK menolak permohonan Prabowo-Sandi. Neno meminta seluruh massa yang hadir untuk berdoa kepada Tuhan agar memutuskan seadil-adilnya. 

"Agama membantu kita untuk mencapai tujuan yaitu dengan keridhaan Allah," kata Neno. [cnn]

Belum Genap 24 Jam, Akun IG Baru Ustadz Abdul Somad Kembali Tumbang


GELORA.CO - Baru saja dibuat setelah diganggu oleh pihak tak bertanggungjawab, akun pendakwah Ustaz Abdul Somad kembali tumbang. Hal tersebut ditegaskan oleh Ustaz Hilmi Firdausi.

"Akun IG UAS yg baru dibuatpun kembali ditumbangkan...Astaghfirullah, bingung mau komen apa lagi," kata dia pada Rabu (26/6/2019).


Sebelumnya UAS membuat akun instagram baru setelah sebelumnya disalahgunakan orang tak bertanggung jawab. Hal tersebut diumumkan melalui video yang tersebar di media sosial.

"Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti diantara manusia, untuk apa? Tujuan Allah tak lain tak bukan untuk menguji keimanan, untuk menguji manusia menjadi syahid," kata Ustaz pada Rabu (26/6/2019).

"Hari berganti, musim berubah, di antara pergantian hari itu adalah pergantian (akun instagram) @ustadzabdulsomad_official instagram yang baru," ungkapnya menambahkan.

Ia berharap semoga akun instagram tersebur menjadi wasilah ladang amal.

Pada unggahan perdana, ia menuliskan keterangan, "Jika tidak berubah. Mungkin Anda akan musnah," ungkapnya. []

Menag Lukman Akui Terima Uang Senilai 30.000 Dolar Amerika


GELORA.CO -  Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa penyidik menyita uang 30 ribu dolar Amerika Serikat dari laci ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, beberapa waktu lalu. 

Uang itu ditemukan penyidik bersamaan dengan sejumlah dokumen pemilihan Rektor IAIN Aceh dan Surabaya. 

Dikonfirmasi jaksa mengenai itu, Lukman yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terdakwa Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, membantah uang tersebut berkaitan praktik suap jual beli jabatan rektor UIN dan IAIN di bawah naungan Kemenag.

Lukman menyebut uang sejumlah 30 ribu dolar Amerika Serikat itu terkait kegiatan MTQ Internasional yang digelar di Indonesia. Dijelaskan Lukman, pemberian uang itu karena atase agama Arab Saudi merasa puas dengan kegiatan MTQ Internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

"Itu dari keluarga Amir Sultan, karena rutin keluarga Raja adakan MTQ Internasional Indonesia," kata Lukman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.

Lukman mengakui dia tidak dapat menolak pemberian uang tersebut. Lukman mengaku uang itu dari Atase Agama Arab Saudi, Syekh Ibrahim, diberikan di ruang kerja Menag pada Desember 2018.

"Awalnya saya tidak terima, dia memaksa, saya terima. Tradisi di Arab itu dia kalau senang bisa kasih hadiah. Dia bilang saja, terserah gunakan untuk khairiyah, kebajikan. Itu pertengahan atau akhir tahun lalu. Bahkan lupa saya masih menyimpan dolar itu," kata Lukman.

Lukman menyadari sebagai penyelenggara negara tidak boleh terima gratifikasi dalam bentuk apapun. Termasuk uang dan barang. Namun pemberian itu justru tak dilaporkan Lukman ke KPK.

"Itu dia yang saya katakan bahwa saya mengatakan tidak berhak menerima ini. Saya tahulah sebagai penyelenggara negara tidak boleh menerima gratifikasi," katanya. [vv]

Sebut Mengompori Purnawirawan, Ruhut Minta Panglima & Kapolri Tindak Tegas Jenderal Gatot


GELORA.CO - Salah satu tokoh kubu pendukung 01, Ruhut Sitompul minta mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ditindak tegas.

Ruhut menuding Gatot sudah mengkompori para purnawirawan TNI dan Polri.

"Pak Hadi Pak Tito sebagai Panglima TNI🙏KAPOLRI harus tegas menghadapi Gatot sebagai Purnawirawan TNI sudah mulai Mengkompori Para Purnawirawan TNI  & POLRI mau mencoba Menggunting dalam Lipatan Waspada waspada waspadalah nenghadapi Situasi Sekarang ini MERDEKA," kata Ruhut Sitompul di akun twitternya, Selasa (25/6/2019).

Komentar Ruhut terkait dengan acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Polri yang digelar di TMII (25/6), dimana salah satu pembicaranya adalah Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Pada acara Halal Bihalal itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan agar para purnawirawan bangkit melakukan perubahan demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak punah.

Gatot menyampaikan hal tersebut setelah dirinya melakukan kunjungan silaturahmi kepada para senior TNI terkait kondisi dan situasi bangsa Indonesia saat ini.

"Saya hanya menyampaikan saja. Intinya adalah dalam situasi sekarang ini kita bangkit dan beregerak atau negara kita akan punah," kata Gatot dalam sambutan acara Halal Bihalal  purnawirawan ABRI, TNI dan Polri yang digelar di Masjid At-Tin, TMII, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2019). []